Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sikap IMM terhadap Suara Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 (Omnibus Law)

 




Kebijaksanaan yang paling bijak

adalah saat perkataan dan perbuatan seiya sekata. – Elsya M. Lubis.

            Kajian Online mahasiswa yang diinisiasi oleh PC IMM JAKSEL, Selasa 18 Agustus 2020, turut menghadirkan pembicara dari berbagai Pimpinan Cabang di wilawah DKI Jakarta. Kajian terebut diisi oleh para ketua bidang Hikmah dan Kebijakan publik, di antaranya Fadilah Mursyid dari PC IMM Jakarta Pusat, Tondi Alfaraby dari PC IMM Jakarta Timur, Fazlur Fikri dari PC IMM Cirendeu, juga tuan rumah dari PC IMM Jakarta Selatan Syamsul Arifin. Dimulai dari pukul 19.30 sampai dengan 22.30 WIB, kajian serta diskusi yang dimoderatori Immawan Zulfikar berjalan dengan cukup aktif. Peserta yang bergabung dalam diskusi yang dilakukan secara daring melalui google meet tersebut mencapai kurang kurang lebih 72 peserta dari berbagai kader IMM baik Jakarta maupun luar Jakarta, di antaranya IMM Kota Tangerang dan IMM Luwuk Banggai, Sulawesi.

            Tema yang diangkat secara umum dalam diskusi tersebut yaitu mengenai RUU Omnibus Law yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah dan rakyatnya. Namun bentuk perjuangan dari kedua belah pihak tersebut sangatlah bertolak belakang. Pemerintah memperjuangkan agar RUU Omnibus Law ini tetap disahkan, oleh karena itu DPR RI beserta Satuan Tugas Bersama (Task Force) yang dipimpin oleh ketua umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri) selaku tim perumus tetap melakukan pembahasan RUU tersebut walaupun pandemi covid-19 belum juga selesai. Dalam kajian tersebut Immawan Tondi berpendapat bahwa, “Sebenarnya masih banyak hal yang lebih urgent yang harus dilakukan oleh pemerintah selain daripada mengesahkan RUU Omnibus Law ini”.

Berbeda dengan pemerintahnya, rakyat Indonesia yang juga sedang terkena dampak akibat wabah virus corona juga harus berjuang agar RUU Omnibus Law tidak jadi disahkan. Sebab setelah dikaji lebih lanjut oleh berbagai pihak baik dari organisasi buruh, lingkungan, kerakyatan, serta mahasiswa dan pemuda, dinyatakan bahwa RUU Omnibus Law ini sangat tidak pro-rakyat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Immawan Fazlur yang mengatakan bahwa, “Ketika Omnibus Law diterapkan di Indonesia, pemerintah seperti lebih mementingkan investor dari segi ekomoninya, sedangkan jika ditinjau lebih dalam ternyata tidak pro terhadap rakyat. Maka tugas kita adalah mengawal kepentingan rakyat, tapi kita juga harus mengawal kebijakan pemerintah” .

“Adanya RUU Omnibus Law ada baik dan buruknya, namun seharusnya pembentukan Undang-Undang iniharus dilihat dari berbagai aspek, jadi jangan sampai ketika RUU ini disahkan, malah menjadi buah simalakama yang akan merugikan rakyat. Memang investor akan mudah masuk tapi akan mengekang masyarakat, jadi kita harus memastikan hak-hak masyarakat tetap diutamakan oleh pemerintah” tambah Immawan Tondi.

            Adapun tema khusus yang diangkat dalam kajian ini lebih kepada mendiskusikan lebih lanjut perihal “sikap IMM terhadap suara rakyat dimasa pandemi covid-19”, khususnya IMM Jakarta yang tampaknya belum juga memasifkan pergerakannya untuk menolak RUU Omnibus Law ini. Oleh karena itu, kajian dan diskusi ini dilakukan agar IMM DKI Jakarta yang berada di pusat pemerintahan, justru menjadi pelopor dalam mengaspirasikan suara rakyat untuk IMM yang berada jauh dari ibukota. Kembali Immawan Fazlur mengatakan bahwa “Belum adanya aksi nyata, bahkan kajian pun baru sekali dua kali dilakukan. Padahal kita selaku mahasiswa seharusnya agresif dalam merespon isu”.

Mengenai sikap IMM, Immawan Tondi menjelaskan, “ Yang perlu dikaji adalah pemfokusan dan penyatuan suara terhadap kebijakan mana yang harus kita dahulukan. Suara kita, baik IMM pusat, daerah, cabang maupun komisariat belum satu suara mengenai permasalahan yang ada.  Di samping banyak RUU yang harus kita kawal, di sisi lain adalah kita juga harus berpikir bangaimana ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi ini”.

Immawan Fadil juga menambahkan, “Tentutnya kita memiliki dosa yang besar ketika pergerakan ini mati suri seakan-akan kita menunggu arahan dari atasan, padahal yang di bawah selalu mengkritisi”.

            Sebelum memaparkan lebih lanjut mengenai diskusi yang dilakukan, moderator, Immawan Zulfikar menampilkan fakta mengenai berita pergerakan IMM daerah, di antanya:

1.      DPD IMM DIY serahkan hasil kajian RUU Omnibus Law kepada Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Sumber: Suara Muhammadiyah, 18 maret 2020)

2.      IMM Pekanbaru yang tergabung dalam Cipayung Plus mengadakan Aksi di depan gedung DPRD dan menyerahkan Pernyataan Sikap Penolakan RUU Omnibus Law (Sumber: Go.Riau.com)

3.      IMM Bojonegoro melayangkan Surat Penolakan RUU Omnibus law kepada ketua DPRD Bojonegoro (Sumber: kabarpasti.com, 15 Juli 2020)

Berita yang ditampilkan di atas, merupakan hasil penelusuran di Google dengan kata kunci: Sikap IMM terhadap Omnibus, maka seperti yang dipaparkan di atas, yang keluar adalah berita dari IMM di luar Jakarta. Hal tersebut menjadi bukti bahwa memang pergerakan IMM di daerah Jakarta harus dipertanyakan.

            Selanjutnya, Immawan Zulfikar menanyakan perihal kesesuaian antara sikap dengan pergerakan nyata yang dilakukan IMM khususnya di Jakarta. Tanggapan dari Immawan Tondi adalah “Kita tidak perlu underestimate, namun pada hari ini banyak juga yang telah melaksanakan kajian mengenai isu, walaupun belum mengkaji mengenai langkah stategis apa yang harus kita lakukan. Yang harus dilakukan secara masif adalah apa tujuan yang mau kita capai, kita hanya mengkaji, namun kedepannya kita masih menunggu instruksi dari kakanda di atas. Jangan saling menyalahkan, kita harus saling mengingatkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya”, bijaknya.

Immawan Fadil tak mau ketinggalan memberikan tanggapan, ia mengatakan “Kaburo maktan ya, kalau di dalam Al-Qur’an, mengatakan apa yang tidak kita lakukakn. Ya memang kita tidak bisa su’uzhon dengan kakanda-kakanda kita yang berada di DPD dan DPP, sebab Jakarta sendiri memang termasuk zona hitam maka banyak juga yang pulang ke daerah asalnya. Terkait sikap ini, kita tidak boleh saling menyalahkan, ketika ada yang tidur mengapa tidak dibangunkan? Kan seperti itu” ungkapnya.

Kembali moderator mengungkapkan fakta bahwa ketika yang lainnya, baik dari oraganisasi mahasiswa, persatuan buruh, dan aktivis lingkungan lain megadakan aksi untuk menolak RUU Omnibus Law di depan gedung MPR-DPR yang memuncak pada 14 Agustus 2020 lalu, DPP IMM hanya memaklumatkan untuk mengadakan aksi melalusi media sosial dengan hastag #TolakOmnibusLaw. Namun kenyatannya:

1.      Hastag #TolakOmnibusLaw pada hari tersebut dan beberapa hari setelahnya, tidak menjadi trending topic di Twitter

 

 

2.      Sama halnya dengan di twitter, hastag #TolakOmnibusLaw juga hanya mencapai kurang dari 29k postingan di media sosial instagram.

Jumlah postingan tersebut tentu sangat jauh jika kita melihat jumlah seluruh kader IMM yang ada di Indonesia. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa antara sikap dengan pegerakan yang dilakukan oleh IMM masih tidak sesuai. Bahwa ketika ditanya mengenai sikap, IMM tentu mengatakan bahwa sepenuhnya menolak akan adanya RUU tersebut, tapi ketika ditinjau dari apa yang telah dilakukan? Bisa dilihat sendiri. Terutama bagi IMM Jakarta yang merupakan wilayah ibukota, pusat dari pemerintahan yang justru seharusnya menjadi pelopor bagi IMM daerah.

Setelah pemaparan tersebut dari modertor, Immawan Tondi memberikan tanggapanya bahwa “Pimpinan pusat mungkin yang masih belum sepenuhnya mengakomodir tingkatan yang ada di bawahnya dengan mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilaksakana dari tingkat bawah, sehingga keputusannya pun akan sesuai dan tidak terjadi perbedaan pergerakan seperti ini. Seharusnya kita menyatukan frame tujuan kita agar pergerakan kita lebih masif lagi sehigga tidak ada pegerakan yang sendiri sendiri”.

“Merupakan hal yang wajar ketika tidak satu pergerakan, namun bukan berarti kita harus menghakimi, tapi kita harus menegur secara personal” tambah Immawan Fazlur.

“Mungkin adanya kekecewaan dari tingkat bawah kepada tingkat atas. Jangankan aksi di media sosial, aksi langsung untuk mengawal kasus immawan Randi saja yang datang hanya 21 orang, tempo lalu” tambahan dari Immawan Syamsul.

Immawan Fazlur menjelaskan, bahwa IMM ibukota memakai pola pergerakan yang high, membutuhkan massa, jadi ketika massanya sedikit maka pergerakan akan lemah. Namun ketika IMM di daerah hanya memiliki 5 orang massa pun mereka akan tetap berjalan dengan membawa bahan kajian. IMM daerah pun cukup baik dalam mengelola SDM yang ada, berbeda dengan IMM DKI yang masih ada kepentingan eksistensi. Kita di Jakarta itu terlalu enak dengan zona kita, maka kita lengah terhadap tugas-tugas kita. Padahal IMM daerah menginginkan untuk IMM DKI ini lebih masif agar diliput  dan membawa nama IMM seluruhnya. Sebab IMM daerah yang pergerakannya masif, jarang diliput sehingga kurang berpenaruh terhadap nama IMM itu sendiri dikancah dunia”.

Immawan Fadil menyepakati bahwa “Kita merasakan betul bahwa antara kota dengan daerah memiliki kesulitan yang berbeda, namun tugas kita sama. Sepakat dengan Fazlur, bahwa IMM kota terlalu nyaman, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang lain, yang bisa disalahkan adalah diri sendiri mengapa kita tidak membangunkan yang lain. Yang perlu ditingkatkan juga adalah literasi baik dari membaca, maupun berdiskusi”.

”Dilihat dari sejarah, memang Jakarta bukan pusat dari pergerakan, Muhammadiyah sendiri tidak berani mengakui bahwa Jakarta adalah pusat dari pergerakan walaupun Jakarta merupakan pusat pemerintahan. Dan dilihat sebelumnya pun, dari zaman dulu pergerakan tidak lahir di Jakarta. Terlebih lagi, motif akan berpengaruh terhadap motivasi, ketika motif tidak sesuai dengan yang kita inginkan maka tidak akan ada motivasi. Di Jakarta terlalu banyak ujian yang bermacam-macam. Bahkan orang daerah yang jauh datang ke jakarta untuk berorganisasi akan terkotak-kotakkan sendiri dengan paguyuban” tambah Immawan Syamsul dengan berapi-api.

            Pertanyaan dari moderator untuk mengakhiri diskusi pada malam hari itu adalah “pergerakan apa selanjutnya yang akan dilakukan setelah kajian ini berakhir? Agar merealisasikanpergerakan nyata dari IMM  Jakarta” tanya Immawan Zulfikar kepada pembicara.

Jawaban pertama oleh Immawan Syamsul yang mengatakan bahwa ”Sekiranya kita sudah satu frame dalam hal ini, maka sebaiknya kita juga ikut bergabung dalam aksi yang akan diadakan tanggal 25 nanti. Cukup singkat, jelas, dan tegas.

Immawan Fazlur menambahkan, “Kita sudah satu frame namun kita butuh kajian lebih masif lagi jika memang ingin meramaikan tanggal 25 nanti.” Namun ia juga memberikan saran “tanggal 25 nanti itu lebih rencana dari buruh, namun kalau bisa kita IMM mengadakan aksi sendiri untuk memerahkan gedung DPR RI”tambahnya.

Immawan Fadil juga menjawab dengan cukup singkat bahwa “Perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan pengurus lainnya. Namun secara pribadi kita harus ikut serta.”

Sama halnya dengan Immawan Fadil, Immawan Tondi juga mengatakan bahwa “Harus dibahas lagi lebih lanjut karena butuh kajian di internal. Tapi kita memang seharusnya ada langkah nyata terkait hal ini. Di mana kita sama-sama satu tujuan yang akan kita merahkan juga. Jadi harapannya adalah kajian ini tidak berhentidi sini saja” tutupnya.

            Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan terakhir yang diajukan oleh moderator maka berakhir pula kajian yang diadakan pada malam itu. Ke depannya tinggal menunggu rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh IMM Jakarta untuk dapat merealisasikan pergerakan nyata sebagai ujud dari hasil kajian yang telah dilakukan tersebut.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat

 

Penulis   : Elsya M. Lubis

Editor    : Zakiyah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posting Komentar untuk "Sikap IMM terhadap Suara Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 (Omnibus Law)"